BERITA

Bupati Labuhanbatu Selatan serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Selasa, 11 April 2017
Bupati Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Dra. Ambar Wahyuni, MM. Ak.
Penyerahan LKPD tahun 2016 tersebut dilaksanakan di kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara jalan Imam Bonjol, Kamis (6/4). Pada saat yang bersamaan turut diserahkan LKPD Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Batubara.
Bupati Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dalam sambutannya menjelaskan penyusunan laporan keuangan Pemkab Labuhanbatu Selatan senantiasa mengacu pada PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
“Laporan Keuangan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah kedepannya akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan di daerah”, ujarnya.
H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM berharap dengan dilaksanakannya audit terperinci atas laporan keuangan ini akan membawa dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya tata kelola keuangan daerah. “Kami berharap hasil audit terperinci atas LKPD Labuhanbatu Selatan tahun 2016 ini akan memberikan hasil yang maksimal”, kata H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM.
Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Dra. Ambar Wahyuni, MM, Ak dalam sambutannya mengatakan tim auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan mulai melakukan audit  terhadap LKPD pada tanggal 10 April dan bekerja selama 30 hari kerja.
Dra. Ambar Wahyuni, MM, Ak mengatakan hasil audit LKPD rencananya akan diserahkan pada awal juni 2017. “Mudah-mudahan kembali mendapat opini WTP”, ujar Dra. Ambar Wahyuni, MM, Ak.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), opini Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion) dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).
Sejak tahun 2013 Pemkab Labuhanbatu Selatan telah mendapat opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 3 tahun terakhir, yaitu LKPD tahun 2013, LKPD tahun 2014 dan LKPD tahun 2015.