Pemkab Labuhanbatu Selatan kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2015.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Dra. V. M. Ambar Wahyuni, MM. Ak kepada Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Drs. Kholil Jufri Harahap dan Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, H. Edimin di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara jalan Imam Bonjol Medan, Senin (11/7).
Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Dra. V. M. Ambar Wahyuni, MM. Ak pada penyerahan LHP LKPD Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 tersebut memberikan apresiasi kepada pemkab Labuhanbatu Selatan yang telah memperoleh opini WTP tiga kali berturut-turut atau kedua kedua kalinya dengan basis akrual yaitu untuk LK TA 2013, 2014 dan 2015.
Dra. V. M. Ambar Wahyuni, MM, Ak berharap agar opini Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dapat dipertahankan. "Hal yang lebih penting lagi adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin baik serta opini yang telah dicapai dapat diwujudnyatakan dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dengan Adil dan merata” ujarnya
Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan, H. Edimin dalam sambutannya memberikan apresiasi atas opini WTP LKPD Pemkab Labuhanbatu Selatan untuk ketiga kalinya secara berturut turut. “Saya berharap Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas LKPD Pemkab Labuhanbatu Selatan dapat semakin meningkatkan kinerja Pemkab Labuhanbatu Selatan", ujarnya.
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Drs. Kholil Jufri Harahap usai menerima opini WTP mengucapkan rasa syukur atas predikat WTP yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Drs. Kholil Jufri Harahap juga meminta jajarannya agar dapat terus mempertahankan opini WTP ditahun tahun mendatang. Drs. Kholil Jufri Harahap juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran SKPD Labuhanbatu Selatan yang telah bekerja keras sehingga memperoleh Opini WTP dari BPK RI.
Turut hadir pada penyerahan LHP BPK RI Perwakilan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, Bupati Labuhanbatu Utara H.Kharuddin Syah, SE, Ketua DPRD Labura, Sekda Labura, Sekda Labusel dan kepala SKPD di jajaran Pemkab Labura dan Labusel.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk mengantisipasi melonjaknya harga harga pangan di pasaran pada bulan suci Ramadhan, Pemkab Labuhanbatu Selatan melalui tim monitoring gabungan dari beberapa SKPD terkait seperti Disperindagkop, Dinas Kesehatan, Kesbang, Dinas Pasar, Bagian Perekonomian Setdakab yang diketuai Asisten Perekonomian Ir. Ralikhul Rahman bersama beberapa anggota melakukan operasi disejumlah pasar tradisional dan toko toko yang ada
Operasi ini digelar untuk memastikan kepada para pedagang agar konsisten dengan melakukan penjualan sesuai dengan standar harga yang telah ditentukan, “tetap jaga harga kebutuhan sesuai dengan harga yang pantas tanpa berspekulasi” ujar Asisten Perekonomian saat memimpin secara langsung Operasi pasar di Pasar Inpres Kotapinang Kecamatan Kotapinang, pada Rabu (08/06/2016)
Selain itu operasi juga digelar untuk mengetahui sejauh mana stok ketersediaan bahan pangan di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada bulan Suci Ramadhan dan menjelang lebaran sekaligus mengetahui stabilitas harga bahan pokok tersebut. Operasi pasar juga menggandeng Tim kesehatan dari unsur Dokter, Medis Dinkes Kabupaten yang kompeten dibidangnya guna memeriksa kesterilan, kebersihan beberapa bahan pangan strategis seperti Daging, makanan dan minuman.
Dari hasil operasi yang dilakukan Tim, dipasar Inpres ditemukan bahwa stok bahan pokok masih dalam keadaan aman memasuki hari ke-3 di bulan ramadhan sedangkan untuk harga bahan-bahan pokok tersebut tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Berdasarkan informasi dilapangan sejumlah kecil pedagang terpaksa menaikkan bahan pangan tertentu di awal ramadhan, menurut beberapa pedagang, salah satunya adalah Ibu siregar yang merupakan pedagang ayam boiler pajak Inpres mengatakan kenaikan daging ayam saat memasuki bulan puasa terpaksa harus ia lakukan sebab mengingat tingginya permintaan konsumen pada saat itu memaksa mereka harus menambah jam kerja sehingga berimplikasi penambahan upah pekerja juga.
Operasi serupa akan terus digelar Pemerintah guna mengantisipasi Kenaikan harga harga bahan pangan, sekaligus menjamin ketersediaan bahan bahan pokok.
Humas
Untuk meningkatkan kesadaran Aparatur Pemerintah Kabupaten akan pentingnya penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu Selatan mengadakan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2015-2016 dan Sosialisasi Desa Sadar Hukum Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertempat di Aula Pertemuan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan Korapinang, Rabu (01/06/2016).
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholil Jupri Harahap dalam sambutannya menyampaikan bahwa persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah merupakan isu baru, pelaksanaan Hukum dan HAM ini menjadi persoalan yang serius bahkan di skala Internasional. Upaya penegakkan Hukum dan HAM bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat saja dan bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah saja melainkan hal ini adalah tugas bersama, guna meningkatkan kesadaran akan Hukum dan HAM, perlu dikembangkan dan ditanamkan budaya sadar Hukum sehingga Aparatur Pemerintah lebih menghargai Hak dan kewajibannya sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila sehingga pada akhirnya akan tercipta ketertiban Hukum yang berasaskan kejujuran.
Masih lanjut Bupati bahwa Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran Hukum dan adanya rasa tanggung jawab adalah dengan adanya dukungan mulai dari Pemerintahan Desa sampai Pemerintahan Pusat, diharapkan Aparatur Pemerintah menyadari kedudukannya dalam Hukum, adanya evaluasi Kinerja yang mengacu kepada prinsip prinsip Hukum, Koreksi dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa sehingga Hukum tidak hanya sekedar tertulis saja.
Wakil Bupati juga berharap jangan ada satupun Aparatur Pemerintah termasuk Perangkat Desa yang tersangkut masalah hukum atas kelalaian dan penyalahgunaan wewenang dan keuangan Negara termasuk juga salah satu program nasional pemberian bantuan dana ADD dari pusat kepada Desa, karena untuk itulah diharapkan sosialisasi ini membawa mindset baru bahwa hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebaik baiknya.
“Dalam kesempatan ini saya berharap besar kepada Narasumber untuk memberikan informasi yang lengkap kepada perserta sehingga diharapkan dapat meningkatkan Komunikasi dan Sinergitas antara Pemerintah dan stake holder terkait dan tentunya dengan masyarakat juga”. Wakil Bupati menyampaikan rasa optimisnya bahwa nantinya akan ada Desa di Labuhanbatu Selatan yang mendapat penilaian terbaik memenuhi kriteria sebagai desa sadar Hukum dan menjunjung HAM, “saya berharap di tahun mendatang kita tidak lagi menjadi penonton dalam setiap kebijakan Pelaksanaan Hukum dan HAM ini melainkan ambil bagian langsung dalam upaya mewujudkan kesadaran Hukum” pungkas Wakil Bupati mengakhiri sambutannya.
Sesuai laporan Panitia bahwa peserta adalah para Satuan kerja Perangkat Daerah, para camat, Lurah, kepala Desa dan jajarannya se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Panitia Sosialisasi mendatangkan Narasumber dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkunham) Sumatera Utara bapak Yunus, dan juga dari Biro Hukum Setdapropsu Mangihut Nadeak SH, Staf Kepala Pusat Studi Hukum dan HAM dari Universitas Negeri Medan.
Kotapinang. Pembangunan tanpa data yang akurat tentu akan menghasilkan sesuatu yang tidak efektif dan efisien, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan saat menyampaikan bimbingan dan arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi Verifikasi dan Finalisasi Data Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016 yang bertempat di Aula rapat Kantor Bappeda Rabu, 28 April 2016
“Karena itulah sinkronisasi dan kecocokan data antar SKPD ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data yang akurat guna mendukung visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Visi Pemerintah Republik Indonesia. Kami selaku Pemerintah Kabupaten sangat berharap dengan adanya Rapat Koordinasi ini bisa mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh informasi yang dibutuhkan Badan Pusat Statistik sebagai landasan bagi penyusun kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan,” kata wakil Bupati.
“Lebih lanjut katanya, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini dapat menyatukan persepsi dalam mengumpulkan berbagai data yang diperlukan” pungkas Wakil Bupati..
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Labuhanbatu Ir. Gloria Ebenhaezer, M.si. menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini sangat penting untuk menjadi perhatian SKPD, dia berharap informasi data yang benar akan menghasilkan tindak lanjut yang benar, BPS sebagai Badan resmi yang ditunjuk Negara dalam hal pengolahan data meminta kerja sama dengan pemerintah Kabupaten, dengan adanya koordinasi yang baik maka akan memudahkan Badan Pusat Statistik dalam proses pengumpulan Data di kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Zulkifli, SIP, MM, para Asisten Sekdakab dari pihak Badan Pusat Statistik Labuhanbatu, para Kepala SKPD yang keseluruhannya berjumlah 70 peserta.
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dihadiri pelajar dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK, para tenaga pendidik, PNS dan TNI/Polri, Senin (2/5), di Lapangan Santun Berkata Bijak Berkarya Kotapinang dengan pemimpin upacara Bupati Labuhanbatu Selatan H.Wildan Aswan Tanjung, SH, MM.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Labuhanbatu Selatan Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan, mengajak setiap warga Negara memberi dukungan kepada anak-anak Indonesia dan memastikan bahwa apa yang mereka pelajari saat ini adalah apa yang memang mereka butuhkan untuk menjawab tantangan jamannya. Keterampilan utuh yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia di abad 21 ini mencakup tiga komponen yaitu kualitas karakter, kemampuan Literasi, dan Kompetensi.
Dikatakannya, Hari Pendidikan Nasional ini kita rayakan karena kita termasuk di antara yang sudah merasakan dampaknya. Maka pada bulan Mei ini, di mana Hari Pendidikan Nasional terletak, ayo kita ikut bergerak, ikut terlibat dalam memperluas dampak pendidikan terhadap saudara-saudara sebangsa yang belum sepenuhnya merasakan kesempatan itu
Melalui peringatan Hardiknas kali ini yang mengambil tema: “Ayo Kerja, Inovatif dan Kompetitif”. Pemerintah menekankan Literasi dasar menjadi komponen kemampuan abad 21 yang perlu kita perhatikan berikutnya. Literasi dasar memungkinkan anak-anak meraih ilmu dan kemampuan yang lebih tinggi serta menerapkannya kepada kehidupan hariannya. Bila selama ini kita berfokus pada literasi baca-tulis dan berhitung yang masih harus kita perkuat, maka kini kita perlu pula memperhatikan literasi Sains, Literasi Teknologi, Literasi Finansial dan Literasi Budaya.
Dikatakan juga, Kepada semua yang telah merasakan manfaat pendidikan dan di bulan pendidikan ini, sapalah para pendidik kita dulu. Tanyakan kabarnya, ucapkan terima kasih dan tunjukkan apreasiasi pada mereka, para pendidik dan pejuang pendidikan. Lalu mari sama-sama kita tetapkan bahwa ikhtiar memajukan pendidikan akan kita lanjutkan dan kembangkan.
Pada upacara Hardiknas ini, Pemkab Labuhanbatu Selatan menyerahkan penghargaan kepada 75 siswa pemenang kegiatan Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA dan pemenang Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD/SMP Kabupaten Labuhanbatu Selatan. sekaligus pemberian Beasiswa siswa berprestasi kelas unggulan/Primer SMA N 1 Kotapinang Sebanyak 138 Siswa yang diwakili oleh 3 Pelajar.
Bertempat di ruangan Aula Pertemuan Kantor Bupati, Bupati Labuhanbatu Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Menerima Kunjungan Kerja Ketua dan Anggota Komisi E DPRD Propinsi Bidang Kesra (13 April 2016).
Bupati Labuhanbatu Selatan dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Zulkifli, S.IP, MM menyampaikan selamat datang kepada Komisi E DPRD Propinsi, saat ini Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus membangun, namun perlu disampaikan bahwa pajak yang diserahkan oleh perusahaan yang ada di labuhanbatu Selatan masih merupakan pajak untuk pemerintah Pusat, sementara di Kabupaten kita ada 24 PKS dan Pabrik karet, artinya Kabupaten Labuhanbatu Selatan kaya akan Sumber Daya Alam, hal ini perlu menjadi atensi dari kita bersama dan diminta kerja samanya dari pihak pihak terkait dan stake holder dalam membangun Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.
“Demikianpun patut disyukuri bahwa Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan perusahaan yang ada sejauh ini sudah membangun jalan di beberapa titik dengan system Cor beton, untuk desain dilaksanakan oleh Dinas PU dan hasilnya disampaikan ke Perusahaan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak Perusahaan. Keterbatasan dana APBD meminta dukungan dari pihak pihak lain dan Stake Holder sehingga tercapai pembangunan berkesinambungan, Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada Anggota DPRD Komisi E yang sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kiranya pertemuan ini memberikan pencerahan bagi kita semua” tutup beliau.
Ketua Komisi E DPRD Quadri Marpaung menyampaikan “Kunker ini bertujuan menjalin Koordinasi yang baik dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Perusahaan Perusahaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengetahui sejauh mana BPJS dilaksanakan sekaligus kendala yang dihadapi
“Kunjungan kerja ini juga merupakan tindak lanjut dari banyaknya keluhan dan laporan yang masuk ke komisi E DPRD Bahwa masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan para karyawannya pada program Jaminan Sosial, selain itu masih banyak pula persoalan persoalan yang menyangkut sengketa karyawan dengan perusahaan, bagaiamana hak hak karyawan dijalankan” ujar beliau.
Beliau menambahkan “sering Komisi E DPRD menyurati perusahaan terkait persoalan yang ada, terkadang menemui titik terang namun sebagian lagi belum mendapat respon yang positif dari perusahaan dimaksud, hal tersebut mendorong Komisi E DPRD Propinsi Sumatera Utara untuk terjun langsung ke Kabupaten/Kota untuk mencari tahu dan memberikan solusi dari setiap sengketa dan permasalahan yang ada, secara Nasional ada 4 Program Jaminan Sosial namun sangat disayangkan masih saja ada pihak perusahaan yang hanya mendaftarkan karyawannya untuk 2 atau 3 program saja, hal ini tentunya belum sesuai dengan idealnya 4 program Jaminan Sosial yang diamanatkan oleh Undang Undang, adapun 4 program Jaminan tersebut meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT)”
“Oleh karenanya komisi E yang membidangi masalah terkait perlu mengajak serta perusahaan perusahaan khususnya yang ada di kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk duduk bersama membahas pelaksanaan dan kendala yang dihadapi di dalam penerapan program Jaminan Sosial tersebut bersama BPJS, “pertemuan ini juga berguna untuk mengambil sampling bagaimana sinkronisasi antara program dan kenyataan di lapangan” ujar Ketua Komisi E DPRD bapak Qadri Marpaung,.
Pada sesi Ekspose Bapak Heri salah satu pimpinan Perusahaan Milano menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan BPJS perusahaannya sudah memenuhi ketentuan berlaku, selain itu mendapat pengawasan secara rutin dari Dinsosnakertrans, untuk system pengupahan Perusahaan menerapkan Upah Sektor Kabupaten, adapun jumlah tenaga kerja yang terdaftar di Perusahaan Milano berjumlah 849 karyawan.
Harapan Lumbantobing selaku Human Resources Development (HRD) Pt. Nubika Jaya menjelaskan Karyawan Pt Nubika berjumlah 1037 karyawan dan keseluruhan sudah masuk program Jaminan Sosial BPJS, “kita sudah melakukannya sesuai dengan ketentuan bahkan sudah menerima piagam-piagam atas partisipasi perusahaan dalam mendukung Program Nasional, menurutnya, perusahaan juga intensif diawasi oleh NGO, Dinsosnakertrans Kabupaten. untuk pengupahan pihaknya menerapkan Upah Minimum Regional Rp.2200.000
Pihak BPJS dalam paparannya yang disampaikan oleh Bapak Bambang bahwa ada sedikit data yang Perlu diklarifikasi dan diperbaiki bersama, sebab menurut data yang ada pada BPJS Kanwil Sumatera Utara masih ditemukan belum semua karyawan Perusahaan terdaftar pada 4 Program Jaminan Sosial, dan tentunya ada sedikit perbedaan data antara pihak perusahaan dimaksud dengan data BPJS Kanwil Sumatera Utara untuk itu dihimbau kepada setiap Perusahaan untuk menindaklanjuti dengan mendaftarkan seluruh Karyawan kedalam 4 Program BPJS ini, Hal ini penting sekali sebab dengan hanya mendaftarkan karyawan pada 1 atau 2 Program Jaminan Sosial saja belum bisa menjamin hari Tua dan akhirnya ini akan menimbulkan masalah baru ketika karyawan tersebut berhenti bekerja” pungkasnya.
Hadir pada Kunjungan kerja tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diwakili oleh Zulkifli, SIP, MM, ketua Komisi E Bapak Quadri Marpaung, Wakil Ketua Komisi E Ir. Zahir dan Anggota, Kepala Kantor wilayah Sumbagut bapak Bambang, Kepala Cabang Wilayah Padang Sidimpuan, Kepala Cabang Wilayah Kisaran dan Kepala Cabang BPJS Labuhanbatu Selatan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Zuhri, Kepala Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, para pimpinan Perusahaan Se-Labuhanbatu Selatan.
humas
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adakan sosialisasi dan Konsultasi Publik terkait rencana pengadaan Jaringan Rel Kereta Api penghubung Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Acara bertempat di Aula Santun Berkata Bijak Berkarya (SBBK). Konsultasi Publik pembahasan Proyek Nasional Pembangunan jaringan rel Kereta Api penghubung dua Kabupaten ini merupakan langkah awal yang diambil pemerintah untuk memberikan Sosialisasi kepada warga yang tanahnya terkena dampak pembangunan jalur transportasi Kereta Api,
Hadir pada acara tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Zuhri,SE yang mewakili Bupati Labuhanbatu Selatan, Drs. Robertson yang merupakan Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Aset yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, hadir Perwakilan Dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joko Sutari SH, Kepala Bagian Kawasan Khusus Pemerintah Propinsi Parlin Hutagaol, Sukemi mewakili dari PT Kereta Api Indonesia PT.KAI Wilayah Barat, Joko Kepala Bagian Pertanahan Pemerintah Propinsi Sumatera utara, hadir juga segenap jajaran Pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain Kepala Bagian Humas dan Infokom Muhammad Irsan SSTP, Kepala Bagian Hukum, Ketua MUI, para Camat, Kepala Desa, Lurah dan ratusan Warga dari berbagai Kelurahan Desa yang tanahnya terkena dampak dari pembangunan Jaringan Rel Kereta Api tersebut.
Bupati dalam kata sambutanya menyampaikan "Konsultasi Publik ini adalah wadah untuk menyatukan persepsi antara Pemerintah dan warga dalam upaya jaringan pengadaan Kereta Api di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mari diskusi secara transparan, sampaikan Aspirasi kepada pemerintah apa yang menjadi kendala, warga memiliki Hak juga memiliki kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia yang baik atas Tanah, oleh karenanya jangan ada dusta diantara kita" ujar Bupati Bupati juga menambahkan bahwa “Program pengadaan Kereta Api di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini merupakan Proyek Nasional untuk kesejahteraan sosial, namun tetap mekanisme dalam setiap proses termasuk ganti rugi harus mengacu kepada ketentuan keentuan yang berlaku sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari, dan semata mata output yang ditargetkan dari beroperasinya transportasi ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat Labuhanbatu Selatan.
Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya yang diwakili oleh Staf Gubernur Sumatera Utara menyampaikan Drs. Robertson "Apabila pengadaan tanah meliputi dua Kabupaten Kota,maka tim persiapan dibentuk oleh tim dari Propinsi, namun tetap juga Kabupaten Kota membentuk tim persiapan, tim persiapan Propinsi dan Kabupaten bekerja sama melakukan serangkaian mekanisme seperti Konsultasi Publik ini untuk menginventarisir tanah warga yg terkena dampak Proyek Nasional Rel Kereta Api dimaksud guna diberikan ganti Rugi, jaringan Rel Kereta Api ini merupakan bagian dari Program Nasional Nawacita Presiden sehingga dibutuhkan atensi seluruh Lapisan Masyarakat untuk turut bersama sama mensukseskannya demi terciptanya kemudahan Akses antar Kabupaten" paparnya.Senada dengan hal itu Kepala Bagian Kawasan Khusus Pemerintah Propinsi Parlin Hutagaol menyampaikan "ganti rugi adalah masalah krusial, Apresial adalah Instansi yang ditunjuk untuk menilai Harga Tanah masyarakat, Peran serta apresial yang dalam hal ini merupakan lembaga independent yang tidak terikat dengan pihak manapun dalam menilai ganti rugi sangat penting, apresial memiliki integritas dan kapabilitas dalam menaksir nilai dari tanah, kami harap warga jangan takut mendapat perlakuan tidak adil terkait Nilai tanah yang dimiliki, Pemerintah tidak bisa melakukan Intervensi dalam menentukan nilai ganti rugi Tanah sebab sudah ada Instansi profesional apresial yang akan menaksir nilai tanah" dia menyebutkan bahwa "ini bahkan bukan merupakan Ganti Rugi lagi melainkan Ganti untung, sebab Apresial didalam menentukan harga Tanah masyarakat memikirkan beberapa aspek antara lain aspek psikologis yang dirasakan warga, aspek value atau Potensi tanah dan segala Sumber Daya yang ada di dalam tanah, kesemua aspek itu menjadi dasar Apresial dalam menaksir nilai Tanah, jadi kepada warga untuk tidak terpengaruh dengan hal hal negatif yang bersumber dari pihak pihak tidak bertanggung jawab" kata dia.
"Sesuai dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah untuk pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum, bahwa dengan meningkatnya Pembangunan untuk kepentingan Umum yang memerlukan tanah, maka pengadaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak hak yang sah atas tanah, bagi warga yang merasa diperlakukan tidak adil dalam ganti rugi, boleh menggugat Pemerintah asalkan Gugatan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang merasa dirugikan bukan orang per orang karena setiap mekanisme harus dilaksanakan dengan memenuhi aspek Hukum yang berlaku" paparnya.
Jalur Kereta Api yang menghubungkan dua Kabupaten Ini sesuai rencana akan terbentang sepanjang 29 KM yang akan melalui Tiga Kecamatan dan 4 Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adapun kecamatan yang akan dilalui adalah Kecamatan Silangkitang, Kecamatan Kotapinang dan Kecamatan Torgamba. Jika Proyek Rel Kereta Api Tahap Pertama ini telah rampung selanjutnya direncanakan pembangunn Rel Kereta Api Tahap kedua yang menghubungkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Menuju beberapa kota seperti Riau, Dumai di Propinsi Riau
Acara juga dibuka sesi diskusi, tanya jawab antara masyarakat dan Pemerintah Propinsi dan Pihak PT. Kereta Api Indonesia PT. KAI, untuk menindaklanjuti sosialisasi Konsultasi Publik maka akan dilakukan tahapan pendataan dan pengukuran Lahan oleh BPN, namun sampai pada Proses itu masyarakat tidak semerta merta sudah setuju karena masih ada beberapa mekanisme yang harus diperjelas supaya tidak ada timbul permasalahan dikemudian hari sebagai akibat tidak dipenuhinya tata prosedur dari awal sampai akhir
Sebanyak puluhan ribu balita di Labuhanbatu Selatan diberikan secara gratis vaksin polio pada pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang dipusatkan di kantor lurah Kotapinang dan selanjutnya akan dilaksanakan di seluruh Kecamatan se-Labuhanbatu Selatan mulai tanggal 8 Maret s/d 15 Maret 2016.
Pekan Imunisasi Nasional tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua PKK Labuhanbatu Selatan Siti Rabiatun, Kepala Dinas Kesehatan Tinur Bulan, S.KM, M,Kes, Camat Kotapinang Hasyim SE, Lurah Kotapinang Ali Hasan Hasibuan.
Dalam pidato Presiden yang dibacakan Wakil Ketua PKK Labuhanbatu Selatan Siti Rabiatun menyampaikan program imunisasi merupakan salah satu program kesehatan yang paling efektif dalam pembangunan kesehatan. Terutama dalam pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang mencakup sasaran 5 juta orang bayi di seluruh Indonesia.
Pencapaian target program imunisasi memerlukan dukungan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk para dokter spesialis ahli kesehatan masyarakat, dan ahli hukum serta wakil-wakil dari jajaran lintas sektor serta organisasi profesi bidang kesehatan.
Tujuan utama pelaksanaan PIN yaitu mencapai penghapusan penyakit polio secara bertahap dengan mengurangi risiko penularan terhadap virus polio, memastikan tingkat kekebalan tubuh terhadap polio khususnya P2 di populasi (herd immunity) cukup tinggi dengan cakupan 95 % dan memberikan perlindungan secara optimal dan merata pada kelompok umur 0-59 bulan terhadap kemungkinan munculnya kasus polio yang disebabkan oleh virus polio.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Jumlah balita anak usia 0 s/d 59 bulan yang terdata dan yang mengikuti Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di Labuhanbatu Selatan meliputi Kecamatan Kotapinang sebanyak 6992 Balita, Torgamba sebanyak 11062 balita, Silangkitang sebanyak 6807 balita, Kampung Rakyat sebanyak 5804 balita dan Sungai Kanan sebanyak 6807 balita.