Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi menggelar rapat pembentukan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dimulainya Pengutipan Retribusi Terminal Penumpang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Bupati dalam arahannya menyampaikan bahwa Palayanan lalu lintas merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pengangkutan barang, pengaturan lalu lintas angkutan darat diharapkan tertata dgn baik, teranalisa, terkoordinasi guna kepentingan masyarakat sesuai dgn Tugas Pokok dan Fungsi ( Tupoksi)
Sehingga lalu lintas dan angkutan darat memberikan kontribusi terhadap Kesejahteraan Sosial.
Pegutipan retribusi diharapkan menunjang Pembangunan di Labuhanbatu Selatan tercinta ini, "saya berharap Supaya Sumber Daya Manusia diperhatikan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa atensi Presiden RI terhadap maraknya berbagai pungli sangat besar, ini dibuktikan dengan langkah pemberantasan dan pencegahan pungli yang sedang digalakkan Pemerintah Pusat, oleh karenanya saya meminta kepada kita semua supaya tidak terjadi pelanggaran dalam proses retribusi dan terminal ini, mari untuk benar-benar mempelajari kondisi dan tata letak kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Seperti kita ketahui juga bahwa Labuhanbatu
Selatan berada pada titik strategis kota transit yang menghubungkan dari Kabupatan Tapanuli Selatan menuju Riau dan dari Medan menuju Riau , diharapkan kepada pihak yang terkait langsung supaya mencermati lokasi pengutipan ini dengan begitu tidak mengakibatkan kemacetan atau mengganggu aktivitas lalu lintas, kita berharap supaya sinergi tetap terjalin terus" ucap Bupati mengakhiri sambutannya,
Kepala Dinas Perhubungan Abrar, Spd, MP dalam paparannya menyampaikan bahwa keberadaan terminal sangat penting untuk manajemen dan Rekayasa Lalu lintas, oleh karenanya pembentukannya harus se segera mungkin, selain itu terminal dan pengutipan Retribusi efektif untuk menambah PAD Kabupaten. Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas membacakan struktur kepengurusan terhadap pihak pihak yang trkait dalam pembahasan retribusi dan terminal itu
Dalam rapat tersebut turut hadir perwakilan Kapolres, Perwakilan Dandim, Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan, perwakilan Kajari, Kapolsek Kotapinang, Danramil, Sekdakab, Kepala Badan, Dinas dan Kantor.
Sebanyak 113 ibu ibu dari lima Kecamatan se- Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengikuti pelaksanaan KB dalam rangka Pelaksanaan Bulan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan dan Pencanangan Kampung KB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 di halaman RSUD Kotapinang. Acara dibuka Bupati Labuhanbatu Selatan H Wildan Aswan Tanjung SH MM, Acara turut dimeriahkan performa dari teater siswa SMAN 1 Silangkitang, pertunjukan Teater Para Siswa Siswi ini cukup cukup menarik perhatian segenap undangan. Acara juga dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholil Jupri Harahap, Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan H. Jaballuddin Dasopang, Kepala BKKBN PPA Provsu Drs. Temazaro Zega M.Kes, Wakapolres Labuhanbatu Kompol Raisya, Sekretaris Daerah Zulkifli S.IP, MM, para kepala SKPD, MUI, FKUB, FKDM, Tim Penggerak PPK, Tokoh Agama, Ketua Persit dan pengurus, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda.
Bupati dalam arahan dan sambutannya menyampaikan bahwa program kependudukan merupakan Program Nasional yang efeknya bisa dirasakan masyarakat untuk penguatan dan pencapaian sasaran pembangunan keluarga. "Kerjasama dijalin untuk sasaran pendewasaan program perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga yang mewujudkan keluarga berkualitas," ucap Bupati. Disampaikan juga bahwa "pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol akan menimbulkan masalah Nasional Tahun 2016 ini, pencanangan kampung Keluarga Berencana di setiap Kabupaten pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga kecil” ujarnya.
Dandim O209 Labuhanbatu Letkol Inf. Berkim Sitompul mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan bertujuan mendukung program Keluarga Berencana. Kerjasama revitalisasi ini dilaksanakan secara terpadu antar TNI, BKKBN. Menurutnya, apabila KB tidak berhasil, maka untuk menata kesehatan akan semakin sulit. Ujarnya "Di satu sisi, usaha peningkatan lapangan pekerjaan masih dirasa sulit karena banyak faktor. Saya harap Bulan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan dan Pencanangan Kampung KB dapat diwujudkan supaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, apapun aktifitas dan profesinya harus berawal dari kesehatan, saya mengajak masyarakat kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi masyarakat yang sehat sejahtera" ajaknya,
Selanjutnya, Kepala BKKBN Provsu Drs Temazaro Zega M.Kes menjelaskan, tahun 2017 kampung KB tidak hanya Satu per Kabupaten. Namun Satu per Kecamatan. Ditingkat Provinsi kata dia, pihaknya juga mempersiapkan kampung KB. Karena kampung KB merupakan salah satu visi nawacita Presiden yakni membangun dari pinggiran, atau dari desa.
"Di kampung KB, nantinya tidak ada yang tertingal, tidak ada yang tidak ada yang putus sekolah ataupun narkoba. Kami dari BKKBN juga mengucapkan terimakasih kepada TNI yang turut serta membangun dalam segala bidang, padahal mereka sudah mengemban tugas yang berat membela Tanah airr," katanya.
Disampaikan juga, Kampung KB ini nantinya diisi dengan lintas sektor pembangunan, pariwisata, lingkungan dan lain lain. Kalau di Sumatera Utara, kampung KB berada di Kabupaten Deli Serdang Desa Percut. Di Labuhanbatu Selatan di Desa Asam Jawa. Kampung KB ini difokuskan di kampung tertinggal, Kita ingin membentuk orangtua-orangtua yang hebat, karena dibalik karakter orang tua sangat menentukan keberhasilan anak," katanya.
Ketua Panitia pelaksanaan Bulan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan dan Pencanangan Kampung KB, Pasiter Kodim 0209/LB Kapten Badi Siagian menyampaikan, kegiatan ini mewujudkan pertumbuhan penduduk keluarga sejahtera, serta mensejahterakan kehidupan masyarakat. Bulan Bakti Sosial TNI KB Kesehatan dilaksanakan selama 6 bulan yang dimulai dari bulan Mei 2016.
"Pelayanan setiap Kecamatan bekerjasama dengan anggota Koramil.
Untuk Saat ini operasi medis untuk wanita sudah mencapai 113 peserta KB Kontap dari 5 kecamatan. Yang meliputi metode MOP, Implan, Suntik, Pil KB dan Kondom juga tersedia," akhir beliau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggelar Sidang Paripurna dengan Agenda Laporan Reses II Tahun 2016, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Jalan Lintas Sumatera, Kotapinang, Jumat (30/9).
Dalam rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Khairil Harahap, sebanyak 24 anggota DPRD Labuhanbatu Selatan hadir. Jumlah tersebut dinyatakan sudah memenuhi korum berdasarkan Tata Tertib Rapat Paripurna, sehingga sidang bisa dilanjutkan.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholil Jupri Harahap Sekretaris Daerah Kabupaten, para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Muspida, Insan Pers dan para tamu undangan lainnya.
Dalam rapat Paripurna tersebut, setiap fraksi di DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan Laporan tertulis baik laporan perkelompok maupun secara Pribadi laporan diserahkan oleh Ketua Kelompok adapun isi dari laporan ini adalah menyangkut aspirasi dari Konsituen dari Daerah Pemilihan Anggota Dewan terpilih yang dilaksanakan melalui sarana Reses II. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen tertulis, Dokumen diserahkan langsung kepada Wakil Ketua DPRD Khairil Harahap untuk selanjutnya akan diserahkan kepada pihak Eksekutif.
Wakil Ketua DPRD menyampaikan “Laporan selanjutnya akan diserahakan kepada Bupati dan segenap jajarannya sebagai bahan untuk melakukan pembangunan. Secara garis besar sesuai Hasil reses DPRD bahwa kesehatan perlu menjadi prioritas Pembangunan, kami berharap agar Kesehatan dan pelaksanaan BPJS menjadi hal yang perlu lebih ditingkatkan lagi, hal ini sesuai dengan Visi Misi Bupati Labuhanbatu Selatan, Membangun Tanah Kelahiran” kata beliau.
Wakil Bupati Labuhanbatu dalam pidatonya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Anggota DPRD yang telah melakukan reses “kami sampaikan rasa terima kasih kepada DPRD, Reses adalah Sarana Komunikasi Politik yang Efektif antara DPRD dengan Konstituennya, Komunikasi yang dititikberatkan kepada menampung Aspirasi masyarakat yang berada di daerah Pemilihan masing masing, selanjutnya aspirasi Masyarakat ini akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini eksekutif untuk dibahas bersama SKPD, Pemerintah Kabupaten akan menjadikan aspirasi masyarakat ini sebagai referensi pembangunan di Labuhanbatu Selatan sesuai dengan urgensi dan Kapasitas Pemerintah Kabupaten tentunya”.
“Kami berharap kerja sama antara Eksekutif dengan Legislatif tetap terjalin kuat, yang mana semuanya dilakukan untuk pembangunan semata mata untuk Kesejahteraan Masyarakat Labuhanbatu Selatan” tutup wakil Bupati.
Bertempat di ruang pertemuan Kantor Bupati Sosopan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selatan melalui bagian Tata Pemerintahan menggelar rapat pembahasan persoalan tapal batas Kabupaten Labuhanbatu Selatan - Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Sumatera Utara, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholil Jupri Harahap hadir pada pertemuan tersebut, pertemuan turut juga dihadiri oleh rombongan Komisi A DPRD Sumatera Utara yang diketuai oleh Sarma Hutajulu, hadir Dandim Labuhanbatu yang diwakili oleh Danramil Kotapinang, Kapolres yang diwakili oleh Kapolsek Kampung Rakyat, perwakilan dari BPN Labuhanbatu dan SKPD terkait.
Dari beberapa Ekspose yang paparkan oleh beberapa kepala desa ada sejumlah persoalan yang acap kali terjadi terkait tapal batas ini salah satunya adalah telah terjadi perpindahan status kependudukan dari wilayah Adminstrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi status kependudukan rokan hilir Propinsi Riau, ini terjadi pada desa antara lain desa beringin Jaya Dusun Beringin Makmur Kecamatan Torgamba, dan ada beberapa dusun di Kecamatan Kampung Rakyat . para Kepala Desa menyatakan tidak bisa berbuat banyak atas hal itu.
Wakil Bupati dalam penyampaiannya berharap supaya DPRD Sumatera Utara dalam hal ini Komisi A membantu dalam mempercepat penyelesaian permasalahan ini, karena persoalan tapal batas ini sudah lama terjadi dan sampai saat ini belum juga mendapat titik terang, beliau menambahkan bahwa untuk persoalan tapal batas sesungguhnya bukan wewenang Kabupaten, sebab ini menyangkut Propinsi, jadi Pemerintah Kabupaten berharap ada percepatan penegasan tapal batas ini, oleh karenanya beliau berharap kedatangan Komisi A DPRD sumatera Utara merupakan langkah yang baik untuk mendorong permasalahan tapal batas ini ke Propinsi bahkan ke Menteri Dalam Negeri,
“Persoalan Tapal batas berimplikasi kepada terhambatnya proses pembangunan di Daerah perbatasan, padahal Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum sangat ingin membenahi infrastruktur di wilayah perbatasan, kami tidak ingin membangun di suatu tempat yang tidak memiliki status payung hukum, karena hal itu adalah pelanggaran hukum” ujar Wakil Bupati
Ketua Komisi A DPRD Sarma Hutajulu melalui kesempatan ini menyatakan atensi Komisi A DPRD atas masalah ini sangat besar, “hal ini akan menjadi konsen kami di Komisi A DPRD, persoalan tapal batas memang adalah tugas pemerintah propinsi dan pusat sehingga perlu kita agendakan untuk membawa persoalan ini ke propinsi bahkan sampai ke pusat, namun kami tetap harus mengumpulkan informasi langsung dari Kabupaten yang bersangkutan untuk melihat lebih jelas persoalan persoalan yang timbul sebagai akibat dari ketidakjelasan tapal batas di beberapa titik di wilayah kabupaten Sumatera Utara, pihaknya juga memberikan apresiasi tinggi kepada unsur unsur Pemerintah Kabupaten termasuk Dandim, Kapolsek sebab mereka adalah garda terdepan dalam menghadapi situasi ini, dan kekondusifan sampai hari ini tak lepas dari kehadiran mereka.
Kapolsek kampung Rakyat dalam eksposenya dalam hal keamanan menyampaikan bahwa akibat dari tapal batas ini sering ada laporan peristiwa Kriminal dari wilayah yang batasnya belum jelas, sebagai Polsek terkadang bingung untuk memproses Laporan korban perkara delik karena secara Adminstratif kependudukan si pelapor tidak jelas, kami menyikapi secara sederhana saja dengan memanggil kepala Desa, Kepala Dusun sampai Camat untuk mengklarifikasi apakah pelapor adalah benar penduduk wilayahnya, jadi Klarifikasi itu menjadi referensi bagi Kepolisian untuk memproses laporan warga tersebut, bahkan ada bebera kasus, tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Polsek Kampung Rakyat namun warga tersebut membuat laporan ke Polsek Rokan Hilir, hal ini tentunya mengganggu penegakan hukum. Sehingga pihaknya berharap supaya persoalan tapal batas secepatnya selesai.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan lepas keberangkatan Calon Jamaah Haji di Halaman komplek perkantoran Bupati tepatnya di halaman kantor bupati jalan Jintas Sumatera (Jalinsum), Desa Sosopan Kotapinang pada hari Selasa 9 Agustus 2016.
Turut hadir Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs.Kholil Jufri Harahap, Ketua DPRD H.Edimin beserta anggota Dewan, Sekdakab Zulkifli, SIP, MM dan Jajaranya, hadir pula Muspida Plus, Ketua MUI, FKUD, FKDN, IPHI, tokoh agama, Tokoh Masyarakat, para ketua organisasi Pemuda dan Ormas serta ribuan masyarakat dari kerabat sanak famili pengantar.
Ketua Panitia Zuhri, SE Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan melaporkan, “pada tahun ini jumlah jamaah calon haji yang berangkat dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 415 orang terdiri dari 186 laki laki dan 229 perempuan, adapun jamaah calon Haji tertua laki laki adalah Baginda Rokaya Rambe (80) dan yang termuda Riszki (19)”. Sementara jamaah calon Haji perempuan tertua berusia 78 tahun dan yang termuda perempuan berusia 27 tahun”, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tergabung dalam Kloter III adapun sumber dana pada acara pelepasan Pemberangkatan jamaah calon Haji Labuhanbatu Selatan bersumber dari APBD T.A 2016”. Tutup Zuhri.
H. Edimin Ketua DPRD pada pidatonya menyampaikan, mengerjakan Haji adalah rukun islam dan wajib dikerjakan bagi ummat muslim yang mampu, beliau berpesan. “Untuk seluruh jamaah Calon Haji jangan pernah lupa bersyukur atas kurnia yang diberikan Allah SWT sehingga kita diberi rezeki mampu melaksanakan rukun islam mengerjakan Haji,” ujarnya.
Ketua DPRD juga berpesan kepada seluruh petugas Kepala Regu dan Kepala rombongan agar memperhatikan jamaah selama di tanah suci, pada tahun ini ada 2 orang anggota DPRD berangkat yakni Fattahunur Ritonga dan Ir. Husni Rizal, pintanya kepada kedua anggota DPRD agar dapat bekerja sama dan saling membantu jika ada kesulitan para jamaah Calon Haji nantinya di Tanah Suci, diharapkan agar kiranya Jamaah Calon haji agar bisa menjaga kesehatan dan tetap berserah diri kepada Allah SWT”.tutup beliau
Wakil Bupati Drs. Kholil Jufri pada pidatonya atas nama pemerintah Kabupaten meminta kepada seluruh Jamaah Calon Haji agar dapat berserah diri dan ikhlas selama melaksanakan ibadah di tanah suci, demikian juga dipesankan Wakil Bupati kepada kepada petugas yang telah di tunjuk bisa bekerja sama dan saling membantu selama menjadi tamu Allah, tetap jaga Nama baik Indonesia dan Labuhanbatu Selatan khususnya, kita berharap seluruh Calon Haji bisa kembali ke tanah Air dengan sehat Walafiat dan menjadi Haji yang Mabrur, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ikut andil dalam mengakomodir proses Pemberangkatan Calon Haji menuju Asrama di Medan sebelum bertolak ke Madinah, termasuk manasik Haji, dana sudah ditampung Dalam APBD sehingga masyarakat yang ingin melaksanakan Ibadah Haji pada saat manasik tidak dipungut biaya. Tutup Wakil Bupati
Usai sambutan kemudian seluruh rombongan jamaah calon haji diberangkatkan dengan menggunakan 11 unit Bus Parawisata dilepas oleh Wakil Bupati didampingi Ketua DPRD, Muspida Plus dan undangan lainya, pelepasan ditandai dengan mengangkat bendera bercorak kotak kotak.
Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan H. Edimin melalui Rapat Paripurna Istimewa mengambil sumpah/janji serta melantik Toga Simarmata sebagai Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pengganti Antar Waktu PAW Masa Jabatan 2014-2019 menggantikan Arwi Winata yang ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara oleh Sekwan DPRD Labuhanbatu Selatan Riswanto.
Pengambilan Sumpah/Janji serta Pelantikan Toga Simarmata tersebut adalah Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/439/KPTS/2015 Tanggal 18 September 2015 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 12 Juli 2016 Tentang Penetapan Jadwal Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pengganti Antar Waktu An. Toga Simarmata masa jabatan 2014-2019 yang berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (26/7) dan dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholil Jufri Harahap, para Muspida, LSM, Rohaniawan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta para Kepala SKPD dan undangan lainnya.
Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan dalam pidato singkatnya menyampaikan, terima kasih kepada anggota Dewan yang diganti Arwi Winata atas dedikasinya selama mengemban tugas yang diberikan sebagai wakil rakyat, dan kepada anggota Dewan yang baru semoga kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh rakyat dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, “oleh karenanya selamat bekerja, bekerja untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan motto Labuhanbatu Selatan yaitu Santun berkata bijak berkarya”, katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholil Jufri Harahap dalam pidato singkatnya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada anggota Dewan yang diganti Arwi Winata yang telah bekerja sama dengan rakyat dan eksekutif dalam mengemban tugas rakyat meskipun dalam waktu yang relatif singkat, dan kepada anggota DPRD yang menggantikan diharapkan cepat menyesuaikan diri dan memajukan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan semakin baik ke depan, “tempo hari saudara Toga Simarmata memang kalah dalam Pemilihan Legislatif, Namun sekarang saudara menang dan itu adalah kemenangan yang perlu disyukuri untuk motivasi melayani rakyat sepenuh hati”, “laksanakan tujuan kita bersama mewujudkan kabupaten yang berdaya saing, berusaha meraih prediket kabupaten terbaik, saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota DPRD seluruhnya atas pengabdian sampai saat ini”. Tutup beliau
Pemkab Labuhanbatu Selatan kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2015.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Dra. V. M. Ambar Wahyuni, MM. Ak kepada Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Drs. Kholil Jufri Harahap dan Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, H. Edimin di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara jalan Imam Bonjol Medan, Senin (11/7).
Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Dra. V. M. Ambar Wahyuni, MM. Ak pada penyerahan LHP LKPD Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 tersebut memberikan apresiasi kepada pemkab Labuhanbatu Selatan yang telah memperoleh opini WTP tiga kali berturut-turut atau kedua kedua kalinya dengan basis akrual yaitu untuk LK TA 2013, 2014 dan 2015.
Dra. V. M. Ambar Wahyuni, MM, Ak berharap agar opini Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dapat dipertahankan. "Hal yang lebih penting lagi adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin baik serta opini yang telah dicapai dapat diwujudnyatakan dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dengan Adil dan merata” ujarnya
Ketua DPRD Labuhanbatu Selatan, H. Edimin dalam sambutannya memberikan apresiasi atas opini WTP LKPD Pemkab Labuhanbatu Selatan untuk ketiga kalinya secara berturut turut. “Saya berharap Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas LKPD Pemkab Labuhanbatu Selatan dapat semakin meningkatkan kinerja Pemkab Labuhanbatu Selatan", ujarnya.
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Drs. Kholil Jufri Harahap usai menerima opini WTP mengucapkan rasa syukur atas predikat WTP yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Drs. Kholil Jufri Harahap juga meminta jajarannya agar dapat terus mempertahankan opini WTP ditahun tahun mendatang. Drs. Kholil Jufri Harahap juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran SKPD Labuhanbatu Selatan yang telah bekerja keras sehingga memperoleh Opini WTP dari BPK RI.
Turut hadir pada penyerahan LHP BPK RI Perwakilan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, Bupati Labuhanbatu Utara H.Kharuddin Syah, SE, Ketua DPRD Labura, Sekda Labura, Sekda Labusel dan kepala SKPD di jajaran Pemkab Labura dan Labusel.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk mengantisipasi melonjaknya harga harga pangan di pasaran pada bulan suci Ramadhan, Pemkab Labuhanbatu Selatan melalui tim monitoring gabungan dari beberapa SKPD terkait seperti Disperindagkop, Dinas Kesehatan, Kesbang, Dinas Pasar, Bagian Perekonomian Setdakab yang diketuai Asisten Perekonomian Ir. Ralikhul Rahman bersama beberapa anggota melakukan operasi disejumlah pasar tradisional dan toko toko yang ada
Operasi ini digelar untuk memastikan kepada para pedagang agar konsisten dengan melakukan penjualan sesuai dengan standar harga yang telah ditentukan, “tetap jaga harga kebutuhan sesuai dengan harga yang pantas tanpa berspekulasi” ujar Asisten Perekonomian saat memimpin secara langsung Operasi pasar di Pasar Inpres Kotapinang Kecamatan Kotapinang, pada Rabu (08/06/2016)
Selain itu operasi juga digelar untuk mengetahui sejauh mana stok ketersediaan bahan pangan di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada bulan Suci Ramadhan dan menjelang lebaran sekaligus mengetahui stabilitas harga bahan pokok tersebut. Operasi pasar juga menggandeng Tim kesehatan dari unsur Dokter, Medis Dinkes Kabupaten yang kompeten dibidangnya guna memeriksa kesterilan, kebersihan beberapa bahan pangan strategis seperti Daging, makanan dan minuman.
Dari hasil operasi yang dilakukan Tim, dipasar Inpres ditemukan bahwa stok bahan pokok masih dalam keadaan aman memasuki hari ke-3 di bulan ramadhan sedangkan untuk harga bahan-bahan pokok tersebut tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Berdasarkan informasi dilapangan sejumlah kecil pedagang terpaksa menaikkan bahan pangan tertentu di awal ramadhan, menurut beberapa pedagang, salah satunya adalah Ibu siregar yang merupakan pedagang ayam boiler pajak Inpres mengatakan kenaikan daging ayam saat memasuki bulan puasa terpaksa harus ia lakukan sebab mengingat tingginya permintaan konsumen pada saat itu memaksa mereka harus menambah jam kerja sehingga berimplikasi penambahan upah pekerja juga.
Operasi serupa akan terus digelar Pemerintah guna mengantisipasi Kenaikan harga harga bahan pangan, sekaligus menjamin ketersediaan bahan bahan pokok.
Humas
Untuk meningkatkan kesadaran Aparatur Pemerintah Kabupaten akan pentingnya penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu Selatan mengadakan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2015-2016 dan Sosialisasi Desa Sadar Hukum Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertempat di Aula Pertemuan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan Korapinang, Rabu (01/06/2016).
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholil Jupri Harahap dalam sambutannya menyampaikan bahwa persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah merupakan isu baru, pelaksanaan Hukum dan HAM ini menjadi persoalan yang serius bahkan di skala Internasional. Upaya penegakkan Hukum dan HAM bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat saja dan bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah saja melainkan hal ini adalah tugas bersama, guna meningkatkan kesadaran akan Hukum dan HAM, perlu dikembangkan dan ditanamkan budaya sadar Hukum sehingga Aparatur Pemerintah lebih menghargai Hak dan kewajibannya sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila sehingga pada akhirnya akan tercipta ketertiban Hukum yang berasaskan kejujuran.
Masih lanjut Bupati bahwa Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran Hukum dan adanya rasa tanggung jawab adalah dengan adanya dukungan mulai dari Pemerintahan Desa sampai Pemerintahan Pusat, diharapkan Aparatur Pemerintah menyadari kedudukannya dalam Hukum, adanya evaluasi Kinerja yang mengacu kepada prinsip prinsip Hukum, Koreksi dan juga mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa sehingga Hukum tidak hanya sekedar tertulis saja.
Wakil Bupati juga berharap jangan ada satupun Aparatur Pemerintah termasuk Perangkat Desa yang tersangkut masalah hukum atas kelalaian dan penyalahgunaan wewenang dan keuangan Negara termasuk juga salah satu program nasional pemberian bantuan dana ADD dari pusat kepada Desa, karena untuk itulah diharapkan sosialisasi ini membawa mindset baru bahwa hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebaik baiknya.
“Dalam kesempatan ini saya berharap besar kepada Narasumber untuk memberikan informasi yang lengkap kepada perserta sehingga diharapkan dapat meningkatkan Komunikasi dan Sinergitas antara Pemerintah dan stake holder terkait dan tentunya dengan masyarakat juga”. Wakil Bupati menyampaikan rasa optimisnya bahwa nantinya akan ada Desa di Labuhanbatu Selatan yang mendapat penilaian terbaik memenuhi kriteria sebagai desa sadar Hukum dan menjunjung HAM, “saya berharap di tahun mendatang kita tidak lagi menjadi penonton dalam setiap kebijakan Pelaksanaan Hukum dan HAM ini melainkan ambil bagian langsung dalam upaya mewujudkan kesadaran Hukum” pungkas Wakil Bupati mengakhiri sambutannya.
Sesuai laporan Panitia bahwa peserta adalah para Satuan kerja Perangkat Daerah, para camat, Lurah, kepala Desa dan jajarannya se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Panitia Sosialisasi mendatangkan Narasumber dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkunham) Sumatera Utara bapak Yunus, dan juga dari Biro Hukum Setdapropsu Mangihut Nadeak SH, Staf Kepala Pusat Studi Hukum dan HAM dari Universitas Negeri Medan.
Kotapinang. Pembangunan tanpa data yang akurat tentu akan menghasilkan sesuatu yang tidak efektif dan efisien, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan saat menyampaikan bimbingan dan arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi Verifikasi dan Finalisasi Data Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016 yang bertempat di Aula rapat Kantor Bappeda Rabu, 28 April 2016
“Karena itulah sinkronisasi dan kecocokan data antar SKPD ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data yang akurat guna mendukung visi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Visi Pemerintah Republik Indonesia. Kami selaku Pemerintah Kabupaten sangat berharap dengan adanya Rapat Koordinasi ini bisa mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh informasi yang dibutuhkan Badan Pusat Statistik sebagai landasan bagi penyusun kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan,” kata wakil Bupati.
“Lebih lanjut katanya, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini dapat menyatukan persepsi dalam mengumpulkan berbagai data yang diperlukan” pungkas Wakil Bupati..
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Labuhanbatu Ir. Gloria Ebenhaezer, M.si. menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini sangat penting untuk menjadi perhatian SKPD, dia berharap informasi data yang benar akan menghasilkan tindak lanjut yang benar, BPS sebagai Badan resmi yang ditunjuk Negara dalam hal pengolahan data meminta kerja sama dengan pemerintah Kabupaten, dengan adanya koordinasi yang baik maka akan memudahkan Badan Pusat Statistik dalam proses pengumpulan Data di kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Zulkifli, SIP, MM, para Asisten Sekdakab dari pihak Badan Pusat Statistik Labuhanbatu, para Kepala SKPD yang keseluruhannya berjumlah 70 peserta.