BERITA

Pemeriantah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Gelar Sosialisasi Pemberian Dana Hibah Dan Bansos yang bersumber dari APBD Pem...

Rabu, 12 April 2017

Tujuan pemberian dana hibah adalah agar bisa memperbaiki atau memberdayakan organisasi, Lembaga lembaga kemasyarakatan serta partai politik maupun bantuan kepada mahasiswa mahasiswi berprestasi kurang mampu namun, bagi penerima bansos dan hibah haruslah penggunaannya mempedomani aturan aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Zulkifli, SIP, MM saat memberikan sambutannya pada pembukaan kegiatan Sosialisasi Dana Hibah Dan Bansos yang bersumber dari APBD Pemerintah, bertempat di Aula Pertemuan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan Sosopan, Rabu (12/04/2017).

Dikatakan Sekda, "Semua stake holder yang mengajukan permohonan bantuan hibah dan Bansos harus memahami dengan benar pengelolaan bantuan dengan tepat dan benar," kata Sekda .

Melalui sosialisasi ini diharapkan para peserta termotivasi untuk melakukan transformasi pengetahuan, agar mampu menggunakan dana yang ada secara efektif dan efisien, sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekda juga berharap, agar perencanaan dan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial tepat sasaran. “ kami harap hibah dan bansos ini betul betul digunakan dengan baik”, harapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Labuhanbatu Selatan, Ali Bosar Hsb, S.Ag mengatakan, dasar hukum dari kegiatan sosialisasi Dana Hibah dan Bansos ini yakni, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 32 tahun 2011, tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Bagian Kesos bertugas melakukan sosialisasi, untuk pengajuan hibah dan bansos,” jelas Ali Bosar Hasibuan, S,Ag dalam sambutannya.

Sedangkan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini, Ali Bosar Hasibuan, S.Ag, mengatakan, “Aturan yang disampaikan dalam sosialisasi ini sebagai pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahan di dalam pemberian dana hibah dan bansos guna mengantisipasi lebih lanjut penyimpangan penggunaan APBD yang bisa berakibat temuan penyimpangan Penggunaan dana,” tutupnya.

Sementara persyaratan untuk bisa mendapatkan hibah dan bantuan, yakni pihak Lembaga lembaga Kemasyarakatan, lembaga atau badan tersebut harus sudah berbadan hukum, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari instansi terkait, sedangkan pelajar yang berhak atas bantuan syarat utamanya adalah pelajar kurang mampu berprestasi dan itu dibuktikan adanya Surat Keterangan dan pihak terkait.

Peserta sosialisasi tersebut berjumlah 80 an orang yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan, partai politik, pelajar. Narasumber Sosialisasi tersebut yakni Edy Budianto yang merupakan Kasi Intelijen, SH, dan Kasi Pidsus Bondan Subrata, SH Dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, hadir juga Staf Ahli Bupati dan Kepala Badan Perencana Daerah Labuhanbatu Selatan.

 

Bupati Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VIII ...

Selasa, 11 April 2017
Bupati Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VIII dan Festival Seni Qasidah (FSQ) IX Kabupaten Labuhanbatu Selatan, senin (3/4) di Lapangan Simpang IV Cikampak desa Aek Batu Kecamatan Torgamba.
Turut hadir pada acara tersebut, Wabup Drs. Kholil Jufri Harahap, Ketua DPRD H. Jabaluddin, SE, mewakili Muspida, Sekda Zulkifli, SIP, MM, Wakil Ketua DPRD Khairul Harahap dan Sahdian Purba.
H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan pelaksanaan MTQ VIII dan FSQ IX sebagai momen untuk bersama membangun Labuhanbatu Selatan yang agamis, sejahtera dan selangkah lebih maju dari kabupaten/kota lain yang ada di provinsi Sumut.
H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM berharap agar acara tersebut dapat meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur’an yang berisi nilai-nilai keimanan dan sumber ilmu pengetahuan bagi umat manusia.
Sementara itu, Ketua DPRD H. Jabaluddin, SE mengatakan MTQ VIII dan FSQ IX diselenggarakan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.
H. Jabaluddin SE berharap agar Pemkab Labuhanbatu Selatan dapat memberi perhatian lebih dalam pelaksanaan MTQ dan FSQ, khususnya dalam hal pembinaan. Agar terus menerus dilakukan pembinaan dan pelatihan sehingga dapat melahirkan bibit yang dapat mengharumkan nama baik daerah di tingkat provinsi dan nasional.
Pembukaan MTQ VIII dan FSQ IX tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 yang  dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 3 s/d 6 April tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pemukulan bedug oleh Wabup, Ketua DPRD, Muspida Sekda, Kakan Kemenag dan Ketua MUI.
Pembukaan MTQ VIII dan FSQ IX tersebut dimeriahkan dengan tarian kolosal gabungan pelajar se-kecamatan torgamba dan Tausiah oleh Jagar Tua Ritonga.

Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan menghadiri malam pagelaran pesona kreasi budaya Labuhanbatu Selatan pada Pekan Raya Sum...

Selasa, 11 April 2017
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholil Jufri Harahap menghadiri malam pagelaran pesona kreasi budaya Labuhanbatu Selatan pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke – 46, Minggu malam (9/4). Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua, Wakil ketua dan anggota DPRD Labuhanbatu Selatan, Kepala SKPD, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan mahasiswa/pelajar asal Labuhanbatu Selatan.
Drs. Kholil Jufri Harahap dalam sambutannya mengatakan kegiatan malam kesenian Labuhanbatu Selatan untuk mengenalkan dan menonjolkan potensi dan kekayaan budaya Labuhanbatu Selatan. “Kita semua harus berupaya lebih maksimal dalam menonjolkan kekayaan budaya daerah yang dimiliki kepada masyarakat yang berada di luar Kabupaten Labuhanbatu Selatan”, ujarnya.
Drs. Kholil Jufri Harahap berharap PRSU dapat menjadi sarana yang efektif bagi Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan potensi sumber daya alam sebagai sarana mempererat jalinan kerjasama dan mempromosikan produk unggulan pariwisata Daerah Labuhanbatu Selatan.
Lebih lanjut, Drs. Kholil Jufri Harahap menjelaskan saat ini Pemkab Labuhanbatu Selatan sedang melakukan pembenahan danau Pagaran Padang yang rencananya akan dijadikan destinasi wisata dan budaya di Labuhanbatu Selatan.
Diakhir sambutannya, Drs. Kholil Jufri Harahap mengajak semua pengunjung PRS ke-46 untuk singgah ke paviliun Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menjadi sarana produk kerajinan unggulan kebanggaan Labuhanbatu Selatan sehingga lebih dikenal lagi di Sumatera Utara maupun Indonesia.
Malam pagelaran pesona kreasi budaya Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada PRSU Ke-46 tahun 2017 menampilkan beberapa tarian daerah, diantaranya Tari Zapin Rabani, Tari Tapsel, Tari Batak Toba, Tari Jawa dan Tari Minang. Selain itu juga pagelaran drama dan lantunan suara penyanyi cilik Labuhanbatu Selatan Adel Bastian dan Dinda Sitogol.
 

Bupati Labuhanbatu Selatan serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 k...

Selasa, 11 April 2017
Bupati Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016 kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Dra. Ambar Wahyuni, MM. Ak.
Penyerahan LKPD tahun 2016 tersebut dilaksanakan di kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara jalan Imam Bonjol, Kamis (6/4). Pada saat yang bersamaan turut diserahkan LKPD Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Batubara.
Bupati Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dalam sambutannya menjelaskan penyusunan laporan keuangan Pemkab Labuhanbatu Selatan senantiasa mengacu pada PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
“Laporan Keuangan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah kedepannya akan lebih efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan di daerah”, ujarnya.
H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM berharap dengan dilaksanakannya audit terperinci atas laporan keuangan ini akan membawa dampak positif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya tata kelola keuangan daerah. “Kami berharap hasil audit terperinci atas LKPD Labuhanbatu Selatan tahun 2016 ini akan memberikan hasil yang maksimal”, kata H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM.
Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Dra. Ambar Wahyuni, MM, Ak dalam sambutannya mengatakan tim auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan mulai melakukan audit  terhadap LKPD pada tanggal 10 April dan bekerja selama 30 hari kerja.
Dra. Ambar Wahyuni, MM, Ak mengatakan hasil audit LKPD rencananya akan diserahkan pada awal juni 2017. “Mudah-mudahan kembali mendapat opini WTP”, ujar Dra. Ambar Wahyuni, MM, Ak.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), opini Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion) dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).
Sejak tahun 2013 Pemkab Labuhanbatu Selatan telah mendapat opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 3 tahun terakhir, yaitu LKPD tahun 2013, LKPD tahun 2014 dan LKPD tahun 2015.

Pejabat Pemerintah di Jajaran Setdakab melakukan Kontrak Kinerja...

Selasa, 11 April 2017
Sekdakab Labuhanbatu Selatan Zulkifli, SIP, MM menginstruksikan kepada Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Setdakab Labuhanbatu Selatan untuk dapat mematuhi kontrak kerja yang telah ditandatangani bersama. Kontrak kerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
Hal itu disampaikan Zulkifli, SIP, MM pada acara penandatanganan kontrak kerja dilingkungan Setdakab Labuhanbatu Selatan, Rabu (5/4) di Aula Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan.
Lebih lanjut, Zulkifli, SIP,MM menegaskan bahwa kontrak kerja memiliki konsekuensi hukum, oleh karena itu diharapkan para pemangku jabatan yang telah melakukan penandatangan kontrak kerja mampu mengimplementasikan program/kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal.
”Dengan ditandatanganinya kontrak kerja, kita sudah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan”, ujar Zulkifli, SIP, MM.
Zulkifli, SIP, MM menegaskan bila target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kerja tidak tercapai, menjadi tanggung jawab pihak yang menandatangani kontrak kerja dan kontrak kerja akan dievaluasi setiap 3 bulan.
“Kontrak kerja selain sebagai evaluasi kinerja juga sebagai evaluasi untuk promosi dan mutasi ASN” tegas Zulkifli, SIP MM.
Penandatangan kontrak kerja dilakukan oleh Asisten dilingkungan Setdakab kepada Sekda, selanjutnya penandatanganan kontrak kerja Kabag kepada Asisten dan kontrak kerja Kasubbag kepada Kabag.

Bupati Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM membuka secara resmi Musrenbang RKPD Kabupaten Labuhanbatu Se...

Selasa, 21 Maret 2017
Bupati Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM membuka secara resmi Musrenbang RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018, Selasa (21/3) di Sudimampir Convention Hall Blok Songo Kotapinang. 
 
Turut hadir pada acara tersebut, Gubsu diwakili Kepala BKD Provsu DR. Kaiman Turnip, M.Si, Wabup Drs. Kholil Jufri Harahap, Ketua DPRD H. Jabaluddin, S.Sos, Kajari Joko Wibisono, SH, MH, Ketua PN Sobandi, SH, MH, mewakili Dandim 0209 Labuhanbatu, mewakili Kapolres Labuhanbatu, Sekda Zulkifli, SIP, MM, Anggota DPRD, Pimpinan SKPD, Pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan OKP.
 
H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM dalam sambutannya berharap pembangunan tahun 2018 dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah.
Pada kesempatan itu juga, H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM mengajak pimpinan perusahaan mensinergikan program CSR dengan musrenbang kabupaten Labuhanbatu Selatan. “Pemkab Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan program kerjasama pembangunan jalan dengan perusahaan, sampai saat ini sudah dibangun jalan beton sepanjang 18 km melalui kerjasama tersebut ”, jelas H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM.
Sementara itu, Ketua DPRD H. Jabaluddin, S.Sos dalam sambutannya mengatakan bahwa DPRD terus berupaya untuk menampung aspirasi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk disinerjikan dengan Pemkab Labuhanbatu Selatan dengan melihat prioritas pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan.
 
H. Jabaluddin, S.Sos berharap agar Pemkab Labuhanbatu Selatan memikirkan sarana ruang terbuka hijau sebagai tempat bersilaturrahmi sesama masyarakat. Ruang terbuka hijau sudah merupakan suatu kebutuhan sebagai salah satu indikator kebahagiaan warga.
“Kebahagiaan warga jangan semata diukur dari keberhasilan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya menciptakan kebahagiaan warga secara batiniah”, ujar H. Jabaluddin, S.Sos.
 
Gubsu Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala BKD Provsu DR. Kaiman Turnip, M.Si, meminta agar pemerintah kabupaten/kota agar dapat mempedomani dan menselaraskan program/kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan program/kegiatan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018.
 
Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si berharap agar melalui pelaksanaan musrenbang, program/kegiatan yang dirumuskan dapat lebih konstruktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
 
Pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 ditandai pemukulan gong oleh Gubsu yang diwakili oleh Kepala BKD Provsu DR. Kaiman Turnip, M.Si. Musrenbang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21 s/d 23 Maret 2017.

Bupati Labuhanbatu Selatan Hadiri Rapat Forum SKPD...

Rabu, 08 Maret 2017

Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM menghadiri Rapat Forum SKPD di Hotel Grand Suma Blok IX Jalinsum, Rabu, (08/03). Dalam penyampaiannya Bupati menjelaskan salah satu yang menjadi tugas Pemerintah adalah menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses Pembangunan di Daerah.

Beliau menekankan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018, yaitu melanjutkan dan memperkuat Reformasi Pembangunan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kokoh melalui Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri, Peningkatan peran Swasta dalam pemberdayaan Pembangunan Infrastruktur, Kepastian dan penegakan Hukum, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan serta meningkatkan daya saing Daerah untuk memperkuat landasan Pembangunan.

Meski diakuinya bahwa ditemukan beberapa kelemahan dalam perencanaan pada periode lalu, namun itu akan menjadi koreksi yang efisien demi penyempurnaan tujuan Pembangunan kedepannya.

“Saya ingatkan kembali kepada seluruh SKPD dalam penyusunan Program kegiatan termuat dalam rencana kerja SKPD harus mendasarkan pada Filosofi “anggarkan yang direncanakan dan rencanakan yang dibutuhkan” tegas Bupati

Bupati menambahkan bahwa dirinya berharap Forum SKPD ini sebagai Forum Diskusi antar SKPD yang mampu menghasilkan penyelarasan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrembang Kecamatan, mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tupoksinya, ujar Bupati mengakhiri arahannya.

Sementara itu, Kepala Bapeda Ali Hotman Hasibuan, S.Sos, MM dalam paparan singkatnya menjelaskan arah kebijakan pembangunan kabupaten labuhanbatu selatan tahun 2018 diprioritaskan kepada Bidang pendidikan, kesehatan, sosial  selaras dengan Visi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan “Bersama Membangun Tanah Kelahiran”.

Turut hadir pada Forum SKPD tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten, Staf Ahli dan Asisten Perekonomian Pembangunan, SKPD.

 

 

 

WAKIL BUPATI Drs. KHOLIL JUFRI MEMBUKA SECARA RESMI UJIAN SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI AULA PERTEMUAN KANT...

Selasa, 07 Maret 2017

Bertempat di aula pertemuan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholil Jufri Harahap membuka secara resmi ujian seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (07/03).

Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Zulkifli, SIP, MM mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan seleksi untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Lebih lanjut disampaikan Zulkifli, SIP, MM  bahwa dasar pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 dimana Pengisian Jabatan Pimpinan tinggi Pratama di daerah dilakukan dengan seleksi terbuka dan kompetitif di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ujian Seleksi dilaksanakan dengan berbagai agenda antara lain Psikotest, dan wawancara. ujian ini di ikuti oleh 52 peserta, Dibukanya seleksi ini untuk memberi kesempatan bagi PNS yang berminat dan memenuhi syarat menjadi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Tim Penilai digandeng  dari kalangan akademisi dari Universitas Medan Area (UMA) Fakultas Psikologi yang cukup berkompeten di bidangnya ujar Ketua Pansel.

Sementara itu Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan secara terbuka di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan setiap peserta harus memenuhi ketentuan diantaranya berstatus sebagai sebagai PNS, sehat Jasmani dan Rohani, berusia setinggi tingginya 58 Tahun pada saat pendaftaran ,tidak pernah atau sedang menjalani Hukuman.

Lebih lanjut Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan mengatakan  bahwa “Kedepannya dalam melakukan seleksi jabatan, kepada seluruh Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, dan diuji melalui seleksi seperti hari ini, sehingga kualitas para pejabat di Labuhanbatu Selatan dalam melakukan setiap program akan profesional dan saya harap para peserta mengikuti ujian ini dengan baik dan sungguh sungguh” tandasnya.

Di akhir kata sambutannya, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan secara resmi membuka Ujian Seleksi Pelelangan Jabatan Pimpinan Pratama seraya menyampaikan terima kasih kepada Tim Seleksi dan berpesan agar Calon Pimpinan Tinggi Pratama di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat mengikuti ujian dengan baik.

 

Pemkab Labuhanbatu Selatan beserta jajaran Polres Labuhanbatu serius mendukung pemberantasan praktek pungutan liar...

Kamis, 02 Maret 2017
Pemkab Labuhanbatu Selatan beserta jajaran Polres Labuhanbatu serius mendukung pemberantasan praktek pungutan liar. Hal ini dibuktikan dengan dikukuhkannya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kamis (2/3) di Aula Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan.
Drs. Kholil Jufri Harahap dalam sambutannya meminta agar satgas saber pungli yang baru saja dikukuhkan untuk segera membuat posko dan nomor call center/sms pengaduan untuk memudahkan laporan pengaduan.
Drs. Kholil Jufri Harahap juga menghimbau jajarannya dan masyarakat untuk tidak terlibat pungli.
Sementara itu Kapolres Labuhanbatu, AKBP. Frido Situmorang, SH, SIK menjelaskan bahwa Satgas Saber Pungli dibentuk untuk memberantas segala bentuk praktek pungutan liar.
Pembentukan Satgas Saber Pungli ini merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat ydalam memberantas segala bentuk praktek pungutan liar. “Tadi pagi telah dikukuhkan Satgas Saber Pungli di Kabupaten Labuhanbatu, hari ini di Labuhanbatu Selatan dan nanti siang akan dikukuhkan satgas saber pungli Labuhanbatu Utara”, jelasnya.
Pengukuhan Satgas Saber Pungli ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan dan disaksikan oleh Kapolres Labuhanbatu, Mewakili Kajari Labuhanbatu Selatan Muhammad Haris SH, Asisten Administrasi Umum dan Ketua FKDM.
Hadir dalam pengukuhan Satgas Saber Pungli tersebut, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Kapolres beserta jajarannya, Dandim 0209 Labuhanbatu Selatan diwakili Danramil 11 Kotapinang, Kepala SKPD dan Ketua FKDM.

Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholil Jufri Harahap membuka secara resmi Konsultasi publik...

Rabu, 01 Maret 2017
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholil Jufri Harahap membuka secara resmi Konsultasi publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018, Rabu (1/3) di Hotel Grand Suma Blok Songo.
Drs. Kholil Jufri Harahap dalam sambutannya menjelaskan hasil dari konsultasi publik untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja SKPD yang akan ditetapkan pada forum SKPD dan akan disepakati pada musrenbang kabupaten.
Drs. Kholil Jufri Harahap meminta seluruh kepala SKPD agar menyusun Renja SKPD dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010.
Sementara itu, Kepala Bappeda Ali Hotman Hasibuan dalam paparannya menjelaskan Forum konsultasi publik merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan, hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-atas (bottom-up planning berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
Konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan kesepakatan dalam perumusan isu strategis, prioritas dan tema pembangunan kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2018.
Lebih lanjut Ali Hotman Hasibuan menjelaskan Thema RKPD kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 adalah peningkatan pertumbuhanb ekonomi dan kualitas hidup melalui peningkatan potensi daerah, pembangunan infrastruktur yang berbasis wilayah.
Adapun prioritas pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2018 sebanyak 7 prioritas antara lain Penataan ruang yang berbasis masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan kualitas hidup, Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berbasis wilayahMeningkatkan aksesibilitas danmemeratakan pelayanan ekonomi dan kualitas hidup ke seluruh wilayah`
Selanjutnya Peningkatan dan Pengembangan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya, Penguatan sistem transportasi daerah, Menguatkan peran dan fungsi kewilayahan dan Peningkatan penguatan kelembagaan penataan ruang dalam rangka mendukung peningkatan investasi daerah. 
Turut Hadir pada acara tersebut mewakili Kajari Labuhanbatu Selatan Rizallahi, SH, Danramil 11 Kotapinang Mayor. Czi. Baginda Siregar, SE, Danramil 10 Tanjung Medan Kapten. Inf. Asep Rukman, Kapolsek Torgamba AKP. S. Siregar, mewakili Kapolsekta Kotapinang, Pimpinan SKPD, Pimpinan Perusahaan/Perbankan dan tokoh masyarakat.
Attachments area

BKD Labuhanbatu Selatan adakan BIMTEK SIMPEG...

Rabu, 01 Maret 2017

Dalam rangka mewujudkan struktur manajemen kepegawaian yang baik, maka dibutuhkan data kepegawaian yang Akurat, Valid dan Mutakhir, untuk mewujudkan itu diperlukan suatu Sistem Informasi Daerah yang mampu mengakomodir segala jenis data kepegawaian.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), merupakan sistem terkomputerisasi yang didalamnya mampu mengolah data kepegawaian yang nantinya akan menghasilkan Informasi yang dapat digunakan, Tujuan utamanya sebagai pendukung keputusan dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan SDM yang mau dan mampu dalam kegiatan pemutahiran data dimaksud.

Bertempat di Aula Pertemuan Kantor Bupati, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengadakan Sosialisasi penerapan SIMPEG (01/03).

Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan SIMPEG sebagai Aplikasi berbasis Web demi efektifitas dan efisiensi.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten, Drs. Ahmad Fuad didampingi oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Hj. Lamsaniah, M.Pd. hadir juga Sekretaris BKD Ilham, SKM yang juga didampingi oleh Kasubbid Informasi dan Pengolahan data Kepegawaian, Raja Inal Siregar.

Asisten Adminstrasi Umum dalam arahannya mengajak seluruh peserta Sosialisasi untuk serius dalam sosialisasi ini, SIMPEG ini merupakan alat untuk meringankan tugas SKPD, penerapannya nanti diharapkan dapat menghasilkan data out put secara valid dan efisien, “penerapan SIMPEG ini pada hakikatnya sebagai langkah untuk mengambil keputusan oleh Pemerintah Kabupaten, karena setiap data data kepegawaian yang diolah akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten dalam menentukan sanksi atau penghargaan kepada setiap Pegawai” tandas Asisten Adminstrasi Umum.

Sebagai Narasumber sengaja didatangkan Tim Tenaga Ahli dibidangnya dari PT. Lunata IT Medan. Adapun peserta sosialisasi lebih kurang berjumlah 90 PNS yang terdiri dari Instansi Dinas, Kantor, Badan, UPTD Kecamatan se Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sedangkan. Sasaran peserta adalah Kepala Subbag TU/Kepegawaian atau staf di Sekretariat di setiap Instansi yang membidangi urusan kepegawaian.


Bupati Labuhanbatu Selatan menandatangani Memory Of Understanding (MoU) Nota Kesepahaman tentang Penanganan Perkara Perd...

Selasa, 28 Februari 2017

Dalam rangka melaksanakan pembangunan serta menghindari atau mencegah timbulnya penyimpangan yang dapat menyebabkan kerugian Negara, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Penandatangan Memory Of Understanding (MoU) Nota Kesepahaman tentang penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan sekaligus dirangkai dengan pelaksanaan Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah (TP4D) oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan (28/02).

Kegiatan yang bertempat di Aula pertemuan Kantor Bupati Sosopan tersebut dihadiri oleh Bupati Labuhanbatu Selatan, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Kepala dan staf Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, para Asisten, Kepala Badan, Dinas dan Kantor Pemerintah Kabupaten, Jajaran Struktural Pemerintah Kabupaten, Camat Se-Labuhanbatu Selatan, Kepala Desa Se-Labuhanbatu Selatan serta tamu undangan lainnya.

Penandatanganan MoU ini bertujuan sebagai pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, sedangkan Sosialisasi TP4D bertujuan memberikan pengertian kepada peserta Sosialisasi dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya – upaya pencegahan / preventif dan persuasive.

Acara dibuka dengan sambutan dari Bupati Labuhanbatu Selatan, Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Kajari Labuhanbatu Selatan atas dibentuknya Tim Nota Kesepahaman serta Sosialisasi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini.

Bupati menyampaikan rasa optimisnya atas terbentuknya tim ini, diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memperoleh dukungan dari Kejaksaan Negeri berupa bantuan Hukum, pelayanan Hukum dan tindakan Hukum lainnya apabila berhadapan dengan Konflik Hukum, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Bupati menyampaikan, dengan kerja sama ini SKPD dapat melakukan Konsultasi sebelum dan saat pelaksanaan kegiatan sehingga Program dan kegiatan dapat berjalan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.  Dengan Kerjasama ini kedepan tidak ada lagi kesalahan SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan setiap program dan kegiatan di masing-masing SKPD.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan harapannya atas pelaksanaan Sosialisasi “saya berharap dengan diadakannya Sosialisasi ini, dapat meningkatkan pencerahan dan menyatukan persepsi kita semua di bidang hukum, oleh karennya supaya setiap peserta mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh sungguh” tandas Bupati

Sementara itu Kajari Labuhanbatu Selatan Joko Wibisono, SH, MH dalam penjelasannya menyampaikan terbentuknya TP4D ini atas Instruksi Presiden Joko Widodo ke Jaksa Agung RI dilanjutkan ke Kejati dan ke Kajari seluruh Indonesia.

Kejari mengingatkan Pemerintah Kabupaten untuk lebih Kooperatif kepada Lembaga-Lembaga Hukum yang ada baik itu Kejaksaan, Kepolisian adapun tujuannya semata mata untuk kerja sama Konsultasi, pengawalan supaya dalam setiap pelaksanaan Program, Pemerintah Kabupaten selalu mengacu kepada perundang undangan yang berlaku, dalam pengertian lain tidak melanggar Hukum, “lebih baik mencegah dari pada mengatasi” ujar Kajari.

Beliau juga menekankan agar setiap pelaksanaan kegiatan dan program Pemerintah harus diawali dengan tahap perencanaan yang matang sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang berlaku supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14